Dorong Ekspor Kopi, Pemprov Sumsel Terapkan Skema Closed Loop untuk Tingkatkan Produktivitas Petani

HARIANMUBA.DISWAY.ID,– Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengupayakan peningkatan ekspor kopi melalui skema pertanian berkelanjutan yang terintegrasi. 

Upaya ini diwujudkan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Ekosistem Closed Loop, yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumsel, Selasa (1/7/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs. H. Edward Chandra, MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kopi merupakan komoditas strategis daerah. Sumsel tercatat menyumbang lebih dari 25 persen produksi kopi nasional, dengan jumlah produksi mencapai 209.469 ton pada tahun 2024. Meski begitu, ia mengakui produktivitas per hektar masih tergolong rendah, yaitu sekitar 892 kg/hektar.

“Padahal potensi kita bisa jauh lebih besar. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan dan alat pertanian modern,” ungkap Edward.

BACA JUGA:Truk Colt Diesel Terbakar di Jalintim Sungai Lilin, Muatan Cat dan Tiner Ludes Dilalap Api

BACA JUGA:Pemerintah Legalkan Pengeboran Minyak Rakyat, KKKS Wajib Serap Produksi

Melalui model Closed Loop, Pemprov Sumsel bersama OJK dan mitra lainnya mencoba membangun rantai pasok kopi yang menyatu dari hulu hingga hilir. Skema ini mencakup pembiayaan, produksi, pengolahan, distribusi, hingga ekspor dalam satu sistem terpadu dan berkelanjutan.

“Closed Loop bukan semata menjual produk ke luar negeri, tetapi membangun ekosistem kopi yang tangguh dari awal hingga akhir proses,” tambahnya.

FGD ini turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Mahendra Siregar, Deputi Komisioner Bambang Mukti Rivadi, serta Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto. Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumsel juga hadir sebagai bentuk dukungan lintas sektor.

Dalam paparannya, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa skema Closed Loop telah memasuki tahap implementasi nyata. Ia mencontohkan sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, seperti pemberian kredit usaha tani, asuransi gagal panen, dan fasilitasi kredit alsintan (alat dan mesin pertanian).

BACA JUGA:Jembatan Ambruk di Lahat, Wagub Sumsel Ultimatum Tambang, Wajib Bangun Jalan Khusus dalam Setahun

BACA JUGA:Pemkab Muba Gelar Peringatan 1 Muharram 1447 H, Sekaligus Lantik Pengurus BKPRMI

“Ini bukan konsep di atas kertas, tapi ekosistem yang sudah bergerak. Fokus kita menjaga kontinuitas produksi dan kualitas ekspor,” ujar Mahendra.

FGD ini juga menjadi wadah pembahasan arah kebijakan pembiayaan pertanian yang lebih adaptif, sesuai dengan kebutuhan riil petani di lapangan.

Sumber: